Jogjakeren.com – Di tengah proses pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, Indonesia kembali dihadapkan dengan dampak yang timbul akibat perang antara Rusia dan Ukraina. Hal tersebut bisa dilihat dari harga minyak bumi dan pangan yang melambung tinggi.
Di pasar dunia, harga minyak dunia menapak pada level US$130 per barel. Jauh di atas harga yang dipatok pemerintah dalam APBN 2022 sebesar US$63 per barel. “Anggaran belanja subsidi tadinya adalah Rp207 triliun, namun diubah hingga Rp283,7 triliun, akibat kenaikan harga minyak bumi,” ujar Anggota DPR Komisi VI DPR Singgih Januratmoko, Senin (4/7/2022).
Selain itu, untuk menekan subsidi yang bengkak mencapai Rp578,1 triliun akibat kebijakan pemerintah yang menahan harga bahan bakar minyak (BBM), LPG 3 kg dan tarif listrik di bawah 3.000 VA. “Lonjakan harga minyak akan berdampak pada penerimaan sekaligus belanja pemerintah,” imbuhnya.
Singgih mengatakan, sudah sepatutnya masyarakat Indonesia juga membantu pemerintah agar Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tidak jebol, “Tanpa bantuan masyarakat untuk berhemat BBM atau pelaksanaan subsidi yang tepat sasaran, negara bisa bangkrut,” pungkasnya.
Untuk itu ia mendukung PT Pertamina agar menerjemahkan kebijakan subsidi yang tepat sasaran, “MyPertamina hanya salah satu cara agar subsidi tepat sasaran,” ungkap Singgih. Ia menegaskan, semua pihak harus mendukung langkah subsidi tepat sasaran. Jangan sampai orang-orang yang mampu malah membeli BBM bersubsidi.
“Mobil modern meskipun itu mobil murah bersubsidi, tetaplah menggunakan BBM Ron 92 atau Pertamax. Jadi siapapun harus memahami hal tersebut. Jangan sampai mengkritik pemerintah terus namun tidak ada upaya membantu meringankan beban negara,” kritik Singgih.
Dengan subsidi BBM yang justru dimanfaatkan oleh orang-orang kaya, Singgih menyebut sama halnya merugikan semua pihak, “Dalam keadaan krisis global seperti ini, kesadaran, empati, dan saling bantu sangat dibutuhkan. Sehingga negara bisa melewati krisis pangan dan BBM dunia,” harapnya.
Ia mengajak masyarakat meninggalkan paradigma lama, bahwa memiliki mobil adalah simbol kesuksesan, “Akhirnya demi gengsi ngotot punya mobil. Padahal setelah membeli harus menyediakan anggaran untuk servis dan BBM,” ujarnya. Artinya, dengan membeli mobil harus paham konsekuensinya.
Singgih pun memberi solusi, alih-alih mengkritik MyPertamina yang ngadat pada hari pertama dioperasikan. Menurutnya, untuk subsidi bahan bakar diperuntukkan bagi mobil-mobil lawas yang masih dipergunakan hingga saat ini, “Mobil tahun 90-an dan awal 2000 adalah mobil-mobil yang masih bisa mengkonsumsi BBM bersubsidi,” ungkapnya.
Sementara mobil-mobil baru, keluaran pertengahann 2000-an didorong untuk menggunakan BBM non-subsidi, “Saat mereka masuk ke SPBU Pertamina, petugas bisa mengarahkan masyarakat ke BBM subsidi ataupun non-subsidi. Sementara masyarakat harus patuh demi membantu negara,” saran Singgih.
Kalaupun BBM non-subsidi dirasa kian mahal, Singgih mendorong masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum. Terutama di Jakarta yang angkutan publiknya sudah jauh lebih nyaman dan baik, “Alternatif lain adalah jangan bepergian dengan mobil bila tidak perlu-perlu amat. Artinya, masyarakat bisa mengurangi pembelian BBM non-subsidi sembari menghemat pengeluaran,” pungkasnya.
