Menko Perekonomian: Bansos Telur dan Ayam Disiapkan untuk 21,6 Juta Warga

menko perekonomian
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (Foto: tempo.co)

Jogjakeren.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi keluhan peternak mandiri yang mengadu ke Komnas HAM pada Senin (13/3/2023). Peternak mandiri mengeluhkan bahwa mereka mengalami kesulitan berbisnis dalam tiga tahun terakhir. Keluhan tersebut juga telah disampaikan melalui surat kepada Presiden Jokowi dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Melihat kondisi tersebut, Menko Perekonomian akan menyiapkan bantuan sosial (bansos) berupa beras, telur, dan ayam untuk 21,6 juta warga.

“Kami menyambut baik inisiatif Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Kebijakan tersebut sangat membantu peternak mandiri yang tiga tahun ini banyak yang gulung tikar. Bahkan delapan bulan terakhir kondisi makin sulit,” ujar Anggota Komisi VI DPR RI Singgih Januratmoko.

Bacaan Lainnya

Singgih yang juga Ketua Umum DPP Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) mengatakan, delapan bulan terakhir Harga Pokok Produksi (HPP) ayam milik peternak mandiri sebesar Rp19.000/kg, sementara harga ayam hidup di pasaran Rp 16.000/kg, kerugian yang dialami peternak mencapai Rp3.000/kg.

Singgih berharap kebijakan tersebut dapat membantu peternak mandiri sekaligus menaikkan harga ayam di tingkat peternak ke tingkat Harga Acuan Pemerintah (HAP) yang ditetapkan pemerintah.

Dukungan Kemenko Perekonomian

Menanggapi kesulitan peternak, pemerintah dalam tiga bulan ke depan menyiapkan Bansos. Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, kondisi yang dihadapi peternak mandiri telah dibahas dengan Presiden Jokowi.

“Pemerintah memutuskan memberikan bantuan beras 10 kg, ayam, dan telur. Bansos tersebut akan dibagikan selama tiga bulan,” tutur Airlangga Hartarto.

Airlangga mengatakan Bansos selama tiga bulan tersebut sedang disiapkan regulasinya. Dengan regulasi tersebut, penerima Bansos adalah masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Mereka merupakan penerima program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai.

Untuk keperluan tersebut, menurut Airlangga, pemerintah akan melakukan survei terkait kemiskinan sepanjang Maret. Survei tersebut juga diperlukan untuk menahan inflasi agar kemiskinan tidak meningkat. Bansos mulai dilaksanakan pada Maret hingga Mei, yang bertepatan dengan lonjakan kebutuhan pokok atau inflasi di berbagai daerah.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *