jogjakeren.com – Amerika Serikat (AS) secara resmi mencabut visa Presiden Kolombia, Gustavo Petro, setelah aksi kontroversialnya di jalanan Kota New York, Jumat (26/9/2025).
Pencabutan tersebut ditanggapi Petro dengan pernyataan “saya tidak peduli” atau “bodo amat”, menegaskan dirinya sebagai warga negara bebas di dunia dan menuduh Washington melanggar hukum internasional atas tindakannya tersebut.
Alasan Utama Pencabutan Visa karena Menghasut
Pencabutan visa ini dilakukan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dengan alasan Petro telah melakukan tindakan menghasut yang sembrono, terutama setelah ia mendesak tentara Amerika Serikat untuk tidak mematuhi perintah dan menghasut kekerasan. Kejadian ini berlangsung saat Petro berada di New York untuk menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Melalui pernyataannya, Deplu Amerika Serikat mengutip bahwa Petro berdiri di jalan NYC dan secara terbuka mendesak militer Amerika Serikat tidak mematuhi perintah Trump. Ini menjadi dasar kuat bagi keputusan pencabutan visa oleh pemerintah Amerika Serikat.
Reaksi Keras Petro Mencabut Visa karena Mengecam Genosida
Presiden Kolombia Gustavo Petro menanggapi keputusan Amerika Serikat dengan reaksi di media sosial, menuduh Washington melanggar hukum internasional dan mengklaim pencabutan visa karena dirinya mengecam genosida terkait perang Israel di Gaza. Petro menegaskan bahwa ia sama sekali tidak peduli dengan keputusan tersebut.
“Saya tidak lagi memiliki visa untuk bepergian ke Amerika Serikat, saya tidak peduli,” tulisnya. Ia menambahkan bahwa dirinya tidak membutuhkan visa karena bukan hanya warga Kolombia tetapi warga negara Eropa, dan menganggap dirinya “orang bebas di dunia.” Klaimnya, “mencabut visa karena mengecam genosida menunjukan Amerika Serikat tidak lagi menghormati hukum internasional.”
Seruan Petro kepada Militer AS dan PBB
Petro terlibat dalam aksi unjuk rasa pro-Palestina di luar markas PBB di New York. Dalam pidatonya, ia menyerukan pembentukan pasukan bersenjata global yang lebih besar dari Amerika Serikat untuk tidak mematuhi perintah Trump.
Petro menggunakan megafon dan berbicara dalam Bahasa Spanyol, di mana penerjemahnya menyampaikan komentarnya yang mengejutkan tersebut. Kementerian Luar Negeri Kolombia itu bereaksi, menyatakan bahwa penggunaan pencabutan visa sebagai senjata diplomatik bertentangan dengan semangat PBB yang menjamin kebebasan berekspresi dan independensi negara anggota.
Kritik Terhadap AS sebagai Tuan Rumah PBB dan Dampaknya
Kementerian Luar Negeri Kolombia secara tidak langsung mengkritik Amerika Serikat sebagai negara tuan rumah PBB karena tindakannya melanggar kebebasan berekspresi dan independensi negara anggota, menunjukkan bahwa pencabutan visa adalah senjata politik yang tidak pantas.
Kementerian tersebut berpendapat bahwa PBB harus mempertimbangkan negara tuan rumah yang sepenuhnya netral. Hal ini penting agar organisasi global dapat menjamin izin masuk yang adil bagi semua perwakilan negara anggota tanpa intervensi sepihak atau ancaman diplomatik dari negara tuan rumah.
Insiden pencabutan visa ini secara tegas menyoroti ketegangan diplomatik akut antara kedua negara terkait Timur Tengah dan menunjukkan betapa cepatnya hubungan antar negara dapat memburuk.
Peristiwa ini juga menegaskan kembali bahwa pernyataan politik yang sensitif di area global, terutama yang mengkritik kebijakan Amerika Serikat, membawa risiko langsung bagi akses diplomatik para pemimpin. Reaksi Amerika Serikat ini menggarisbawahi tantangan besar dalam melindungi kebebasan berpendapat pemimpin dunia di markas besar PBB.
