Jogjakeren.com – Pemerintah Kabupaten Kulonprogo mengambil langkah strategis dengan mengalihkan sejumlah anggaran pembangunan untuk memprioritaskan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan. Kebijakan ini tertuang dalam nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2026 yang telah ditandatangani oleh eksekutif dan legislatif.
Langkah ini diambil karena beberapa proyek, seperti penataan kawasan kuliner Wanawinulang, Alun-alun Wates, serta GOR dan Stadion Cangkring, dinilai belum menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, anggaran pembangunan Kulonprogo dialihkan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang lebih mendesak.
Detail Pengalihan Anggaran dan Alokasinya
Bupati Kulonprogo, Agung Setyawan, menjelaskan bahwa alokasi sebesar Rp5 miliar dari penataan Alun-alun Wates dan kawasan kuliner Wanawinulang, serta sekitar Rp3,5 miliar dari GOR dan Stadion Cangkring, akan dialihkan.
Total dana pengalihan tersebut mencapai Rp8,8 miliar yang akan digunakan untuk peningkatan jalan dan jembatan. Sementara sisa dana sekitar Rp4,8 miliar akan digunakan untuk menutup defisit anggaran. Penundaan juga diberlakukan pada penyertaan modal untuk Bank BPD DIY sebesar Rp5 miliar.
Dalam KUA PPAS tahun 2026, pendapatan daerah Kulonprogo direncanakan sebesar Rp1,499 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp1,518 triliun, sehingga terjadi defisit sebesar Rp19,8 miliar. Defisit ini akan ditutup dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2025.
Dukungan Penuh dari DPRD
Ketua DPRD Kulonprogo, Aris Syarifudin, menyambut baik keputusan anggaran pembangunan Kulonprogo dialihkan ini. Menurutnya, perbaikan jalan dan jembatan merupakan kebutuhan mendesak, terutama di kawasan Menoreh.
“Kondisi jalan kabupaten di kawasan menoreh dengan panjang jalan 59,72 km, saat ini kondisinya rusak berat,” kata Aris. Ia menambahkan bahwa kondisi jalan yang rusak parah menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.
Empat kapanewon di kawasan Menoreh, yaitu Nanggulan, Samigaluh, Girimulyo, dan Kalibawang, sangat membutuhkan perbaikan infrastruktur jalan. DPRD mendorong Pemda untuk segera melakukan pembangunan demi mendukung perkembangan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut.
Dengan anggaran pembangunan Kulonprogo dialihkan untuk infrastruktur, diharapkan mobilitas masyarakat dan distribusi barang bisa lebih lancar, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
