Jakarta, jogjakeren.com – Kementerian Pertanian (Kementan) mengeluarkan Surat Edaran (SE) mengenai pengurangan bibit anak ayam (DOC). SE Kementan tersebut dalam pelaksanaannya memicu masalah baru karena tidak sepenuhnya dipatuhi oleh beberapa perusahaan. Harga ayam turun jauh di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) yang mengakibatkan peternak rakyat kembali merugi.
“Para peternak rakyat menghadapi masalah baru dalam sebulan ini. Harga ayam sudah stabil awal tahun lalu, namun kini turun kembali,” kata Ketua Umum DPP Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) Jawa Tengah, Parjuni.
Ia mengatakan SE Kementan tidak berjalan mulus akibat adanya perusahaan peternakan yang tidak patuh terhadap aturan pengurangan DOC. Menurut Parjuni, Kementan harus menegakkan aturan, “Harus ada ketegasan terhadap perusahaan yang melanggar aturan tersebut. Pasalnya, membludaknya DOC disusul dengan membanjirnya daging ayam di pasaran. Dan akhirnya harga ayam jatuh,” keluh Parjuni.
Menurut Parjuni, terdapat informasi di lapangan yang mengatakan perputaran bisnis peternakan ayam dikuasai dua perusahaan besar, “Tapi mengapa harga ayam potong bisa jatuh,” tutur Parjuni. Bahkan, terdapat satu perusahaan integrator yang menjual daging ayam potong atau karkas dengan harga di bawah pasaran. Karkas murah itu, menurut Parjuni mengakibatkan harga ayam tertekan, “Kami PINSAR Jawa Tengah pendorong agar Kementan mengatur dua perusahaan untuk mengurangi budidayanya,” ujarnya.
Senada dengan Parjuni, Ketua Umum PINSAR Indonesia Singgih Januratmoko mengingatkan agar Kementan disiplin menjaga penawaran dan permintaan (supplay demand) DOC, sesuai dengan keseimbangan, “Menurut hitungan kami, maksimal hanya 55 juta per minggu. Rumusnya sederhana bila terjadi kelebihan DOC, maka harus dikurangi DOC-nya,” ujar Singgih Januratmoko yang juga Anggota Komisi VI DPR RI.
Singgih menegaskan masih sangat dibutuhkan kebijakan pengurangan DOC. Ia juga mengatakan PINSAR telah berkirim surat kepada Kementan dan Badan Pangan Nasional (BAPANAS) untuk pengaturan DOC sampai dengan bulan Desember 2023, “Pekerjaan rumah dalam industri perunggasan masih banyak, karena pemerintah baru mengurangi suplai indukan ayam (GPS) tahun 2024 menjadi 530.000 ekor. Jadi masih ada potensi kelebihan suplai sampai 2025,” tegas Singgih.
Menurutnya, pengelolaan jumlah Grand Parents Stock (GPS) yang merupakan masalah di hulu peternakan ayam memiliki efek yang besar di hilir, “Pengelolaan yang tidak benar, mengakibatkan harga ayam di pasar rakyat bisa jatuh dan sangat merugikan peternak UMKM,” tutur Singgih mengingatkan Kementan. Harga ayam potong di bawah HAP yang sudah ditetapkan pemerintah, tentu merugikan petani rakyat. Dan HAP bisa stabil bila masalah di hulu industri peternakan dibenahi.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Budhy Setiawan juga mengingatkan Kementan agar menyelesaikan persoalan masalah over supply DOC dan GPS. Kelebihan suplai DOC dan indukan ayam tersebut bisa dipastikan merugikan peternak UMKM, yang dari sisi permodalan memang lemah.
“Menteri Pertanian harus bergerak cepat karena persoalan hulu hingga hilir dalam industri peternakan, mengakibatkan peternak rakyat sudah merugi terus hingga empat tahun. DPR siap mengawal Kementan dan BAPANAS untuk menyelesaikan masalah perunggasan,” tegas Budhy.
