jogjakeren.com – Kementerian Pertahanan (Kemhan) melalui Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kemhan, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, menegaskan pada Sabtu (27/9/2025) bahwa Indonesia tidak dapat mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke Palestina, khususnya Gaza tanpa adanya mandate resmi dari Perserikatan Bansa-Bangsa (PBB).
Keterbatasan Mandat PBB Prinsip Kedaulatan
Indonesia menghormati prinsip kedaulatan dan hukum internasional, yang mensyaratkan mandate PBB untuk penempatan pasukan perdamaian. Indonesia sebagai negara berdaulat yang menjunjung tinggi hukum internasional tidak bisa bertindak secara sepihak atau unilateral dalam hal penempatan pasukan militer di wilayah konflik.
Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang menekankan bahwa untuk melaksanakan misi pemeliharaan perdamaian (peacekeeping), syarat mutlaknya adalah persetujuan dan mandate resmi dan Dewan Keamanan PBB, serta izin dari negara atau otoritas yang berkuasa di wilayah tujuan.
Pernyataan ini sekaligus memberikan penegasan terhadap komitmen nasional, yang meskipun memiliki keinginan kuat untuk membantu harus tetap patuh pada mekanisme global yang berlaku.
Prinsip Multilateralisme Misi Perdamaian Global
Misi perdamaian PBB mewajibkan seluruh negara anggota, termasuk Indonesia untuk mematuhi prosedur multilateral yang ditetapkan, memastikan legalitas dan efektivitas misi.
Pasukan perdamaian dunia merupakan komponen penting dalam upaya meredakan ketegangan dan menjaga stabilitas di kawasan yang berkonflik. Pengiriman mereka, khususnya ke area sensitif seperti Gaza, tunduk pada prosedur ketat yang digariskan PBB.
Mekanisme ini memastikan bahwa kehadiran pasukan tersebut memiliki legitimasi internasional penuh dan diakui oleh pihak-pihak yang bertikai. Brigjen Frega menjelaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam upaya damai ini tidak hanya sebatas mengirim personel, tetapi juga merupakan manifestasi dari peran aktif diplomasi Indonesia di kancah global.
Kesiapan Kemhan dan TNI Menindaklanjuti Instruksi Presiden
Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah menyatakan kesiapan penuh untuk menindaklanjuti komitmen Presiden Prabowo, menanti sinyal PBB.
Meskipun pengiriman pasukan belum dapat dilakukan, Kementerian Pertahanan dan jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah menegaskan kesiapan untuk menjalankan mandate tersebut kapanpun datangnya. Kesiapan ini merupakan tindak lanjut langsung dari pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam Sidang Umum PBB belum lama ini.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo secara eksplisit menyampaikan komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam proses perdamaian dunia, termasuk menyiapkan pasukan.
Brigjen Frega menambahkan bahwa sinergi antara Kemhan dan TNI berfokus pada persiapan kontingen perdamaian yang profesional dan siap pakai, guna memastikan kontribusi Indonesia efektif dan berarti bagi terciptanya perdamaian di kawasan tersebut.
Perjuangan Politik Indonesia Melalui Solusi Dua Negara
Selain kesiapan militer, Indonesia terus aktif menunjukkan sikap politiknya di PBB, dengan fokus pada dukungan terhadap solusi dua negara dan bantuan edukasi. Lebih dari sekedar kesiapan mengirim pasukan, Pemerintah Indonesia secara konsisten menunjukkan sikap politik yang tegas di forum global.
Perjuangan diplomatik Indonesia berpusat pada dukungan penuh terhadap konsep Solusi Dua Negara (Two-State Solution) sebagai jalan keluar yang permanen dan adil untuk menyelesaikan konflik.
Komitmen ini ditunjukkan tidak hanya melalui lobi politik di PBB, tetapi juga dalam bentuk konkret, seperti pemberian bantuan dan pendampingan Pendidikan bagi kadet-kadet Universitas Pertahanan (Unhan) yang berasal dari Palestina.
Upaya ini menunjukan bahwa kontribusi Indonesia terhadap perdamaian Palestina bersifat komprehensif mencangkup aspek militer, politik, dan juga humaniora.
Tag: Pasukan Perdamaian, PBB, Palestina, Kemhan, Brigjen Frega Wenas Inkiriwang
