Konferensi Asia-Afrika menjadi simbol keberanian Indonesia dalam menciptakan dunia yang bebas dari dominasi kekuatan besar. Semangat itu masih relevan hingga tujuh dekade setelahnya, terutama dalam menghadapi tatanan global yang terus berubah. Indonesia perlu memperkuat jati diri, fondasi internal, dan menjadikan Pancasila sebagai panduan untuk merealisasikan perannya di kancah global.
Dalam sejarah Indonesia, Konferensi Asia-Afrika (KAA) menjadi simbol keberanian dan solidaritas Indonesia di panggung global. Semangat KAA yang di gelar di Bandung pada 18 April 1955 masih menggema saat ini. Konferensi bersejarah tersebut merupakan titik balik negara-negara bekas jajahan untuk menentukan arah masa depan secara mandiri.
Menurut Prof. Singgih Tri Sulistiyono, Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro, Konferensi Asia-Afrika adalah cerminan nyata dari “inisiatif lokal dan nasional” Indonesia dalam merespons tantangan global. Ketika itu, dunia terbelah ke dalam dua kutub ideologi, yaitu kapitalisme Amerika dan sosialisme-komunisme Soviet. Namun, Indonesia justru memilih jalur berbeda.
“Indonesia tidak mau menjadi pihak yang hanya dimainkan oleh globalisasi, tetapi justru ingin menjadi pemain dalam globalisasi itu sendiri,” ujar Prof. Singgih yang juga sebagai Ketua DPP LDII itu.
Digelar di tengah ketegangan ideologis global, KAA bukan hanya konferensi, tetapi sebuah pernyataan sikap. Negara-negara yang sebagian besar baru merdeka menyatukan suara untuk membangun kekuatan kolektif yang bebas dari tekanan blok mana pun. Presiden Soekarno memanfaatkan momentum ini untuk memimpin inisiatif besar: mengajak negara-negara dunia ketiga untuk bersatu, berdiri tegak, dan tidak terjebak dalam konflik dua kutub kekuasaan dunia.
Hingga kini 70 tahun setelah Konferensi Asia-Afrika, lanskap global telah bergeser. Negara-negara yang dulunya korban kolonialisme, perlahan menjelma menjadi pemain utama dalam percaturan geopolitik dunia. Munculnya aliansi seperti BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan) menjadi simbol perubahan itu.
Relevansi Perang Dagang Amerika-China dengan Semangat KAA
BRICS sering dipandang sebagai penyeimbang dominasi Barat. BRICS juga sebagai penanda bahwa Negara-negara dunia dapat berdiri sejajar dan saling memengaruhi dalam tatanan multipolar atau tanpa dominasi.
“Secara kasat mata, ya, dunia tampak multipolar. Tapi secara substansi, nuansa bipolar itu masih kuat,” kata Prof. Singgih.
Amerika Serikat dan sekutunya masih mempertahankan dominasi, sementara Rusia dan Tiongkok membangun kekuatan tandingan. Meskipun tidak lagi mengatasnamakan ideologi yang sama seperti di era Perang Dingin, konflik kepentingan dan pertarungan pengaruh tetap membelah dunia.
Menariknya, negara-negara dalam BRICS pun tidak selalu satu suara dalam ideologi. Namun mereka memiliki kesamaan tujuan: menantang dominasi unipolar dan membangun tatanan dunia yang lebih setara.
Menurut Prof. Singgih, semangat KAA jauh melampaui perlawanan terhadap kolonialisme. Ia mengandung visi besar: menciptakan dunia yang adil, kolaboratif, dan bebas dari hegemoni. Dalam dunia yang masih sarat konflik dan ketimpangan, nilai-nilai ini justru makin dibutuhkan.
“Kesetaraan antarnegara, terutama antara negara maju dan berkembang, serta kerja sama tanpa dominasi, itu prinsip penting yang masih harus diperjuangkan,” tegasnya.
PR Indonesia dalam Semangat KAA
Singgih menegaskan bahwa kekuatan internal bangsa menentukan kontribusi Indonesia dalam membentuk tatanan dunia baru. Ia mengingatkan semangat Konferensi Asia-Afrika lahir dari keberanian Indonesia sebagai pelopor dunia. Namun, semangat itu tak berarti jika Indonesia tak kuat dari dalam.
“Yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita menata kehidupan dari dalam negeri kita sendiri,” ujarnya tegas.
Menurutnya, kekuatan Indonesia sebagai aktor global bergantung pada kokohnya fondasi internal bangsa. Jika fondasi dalam negeri rapuh dan penuh konflik, maka wibawa Indonesia di dunia akan melemah. Tanpa stabilitas internal, peran global Indonesia sulit diwujudkan secara nyata.
“Kalau keadaan dalam negeri kita keropos, maka bagaimanapun juga kita tidak akan memiliki ruang dalam pergaulan internasional,” sambungnya.
Bagi Prof. Singgih, kunci agar Indonesia bisa kembali memainkan peran strategis dalam membentuk tatanan dunia yang lebih adil terletak pada penguatan jati diri bangsa. Nilai-nilai Proklamasi dan Pancasila harus dihidupkan bukan hanya sebagai slogan, tetapi sebagai prinsip hidup berbangsa dan bernegara.
“Dengan memperkuat kembali semangat negara Pancasila, kita bisa menjadi negara yang maju dan berwibawa. Baru setelah itu, kita bisa memberikan kontribusi nyata dalam membentuk tata dunia baru,” tutupnya.
Semangat Bandung 1955 bukan hanya bagian dari sejarah, ia adalah pesan untuk masa depan. Sebuah panggilan agar Indonesia tetap berdiri tegak di tengah dunia yang berubah, membawa suara keadilan dan kesetaraan bagi semua.
