Kebumen, jogjakeren.com – Pada Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, Ketua DPW LDII Jawa Tengah Singgih Tri Sulistiyono yang juga sebagai Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro menanggapi soal keberagaman dalam bingkai persatuan. Ia mengatakan bahwa pada awal kemerdekaan, para aktivis membangun narasi yang memikat seperti misalnya, “atas dasar rasa senasib sepenanggungan, maka kita siap berjuang”. Narasi seperti itu sudah bisa memunculkan rasa persatuan.
Namun, Singgih merasa bahwa narasi tersebut tidak akan mempan untuk membangun persatuan ketika disampaikan kepada masyarakat dewasa ini.
“Untuk itu, membicarakan nasionalisme harus diwujudkan dengan mewujudkan cita-cita yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Seperti melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seterusnya,” ungkapnya di depan 200 warga LDII se-Kabupaten Kebumen, Jumat (19/1/2024).
Senada dengan Singgih, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau biasa dikenal Bamsoet juga menegaskan alasan mengapa dirinya terus mensosialisasikan konsensus kebangsaan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Bamsoet saat Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan telah usai.
Menurutnya, sejak paska reformasi, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan telah dihapus. Hal itu membuat terjadinya pergeseran nilai-nilai kebangsaan atau nasionalisme. “Kita masih ingat beberapa peristiwa yang terjadi saat itu, seperti kasus Sampit misalnya. Ini dampak dari tidak hadirnya negara dalam pembinaan mental ideologi bangsa,” tuturnya.
Bahkan, dalam setiap acara Empat Pilar Kebangsaan, Bamsoet selalu menyampaikan bahwa sistem demokrasi yang saat ini terjadi telah bergeser menjadi demokrasi transaksional yang terjebak dalam angka-angka.
“Nomer piro wani piro. Jadi, apa yang kita harapkan dengan demokrasi kita hari ini? Ketika mengunjungi berbagai perguruan tinggi, saya meminta badan pengkajian di kampus tersebut untuk mengkaji kembali demokrasi saat ini. Demokrasi kita transaksional, bicara angka. Tingkat korupsi semakin tinggi. Hampir 680-an pejabat negara terjerat korupsi,” bebernya.
