Jogjakeren.com – Hadiri Deklarasi Program Iklim Kampung Pramuka Sangurejo (proklim), Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan, dr. Etty Kumolowati, M.Kes. berpesan agar kesadaran masyarakat tentang perubahan iklim dan bagaimana menanggulanginya terus ditingkatkan. Pada kesempatan itu Etty ditunjuk untuk mendeklarasikan Kampung Pramuka Sangurejo menuju Kampung Proklim dengan memberikan tanda tangan dan membuka lontong ecoprint sebagai simbolis.
Terlaksana pada Minggu (26/2) di Pendopo Embung Kaliaji Sangurejo, Wonokerto, Turi, Sleman, deklarasi diinisiasi oleh Kepala Dusun Sangurejo, Gudep Sako SPN Turi, PC LDII Turi, Padepokan Satriatama, Lembaga Pengelola Sedekah Sampah (LPSS) Barokah Sangurejo dan PKK Sangurejo. Acara juga dimeriahkan dengan stan produk UMKM Kalurahan Wonokerto, stan produk Sako SPN Turi dan penampilan pencak silat oleh Padepokan Satriatama.
Hadir juga dalam kegiatan deklarasi, Kasie SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Darwis Joko, S.E., M.M., serta Wakil Ketua Kwarda DIY Bidang Pengabdian Masyarakat, Penanggulangan Bencana, dan Lingkungan Hidup (Abdimas Gana LH) Drs. Krido Suprayitno, S.E., M.Si., beberapa perwakilan DLHK DIY, beberapa perwakilan Disdikpora DIY, beberapa perwakilan DLH Sleman, perwakilan PMI Sleman, perwakilan Puskesmas Turi, perwakilan PMI Turi, Danramil Turi, Babinsa Turi, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, perwakilan BSI juga para tokoh masyarakat Wonokerto.
“Saya atas nama Pemda DIY, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terkait, sehingga deklarasi Kampung Proklim di Dusun Sangurejo dapat dilaksanakan. Kepada Gerakan Pramuka DIY yang dalam konteks ini diwakili oleh Sako Pramuka Sekawan Persada Nusantara, Saka Wanabakti dan Saka Kalpataru apresiasi atas komitmennya untuk sekali lagi menjadi mitra pemerintah daerah dalam pembangunan bangsa dan negara,” ujar Etty ketika membacakan sambutan Gubernur DIY.
Selaku perwakilan Gubernur, Etty juga menyampaikan apresiasi karena Sako SPN, Saka Wanabakti juga Saka Kalpataru mampu mengintegrasikan Pramuka peduli kelestarian lingkungan hidup dengan komitmen dan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan upaya pengendalian perubahan iklim menuju pencapaian target NDC tahun 2030.
Etty menerangkan bahwa program kampung iklim diarahkan untuk mendukung kebijakan pembangunan menuju rendah karbon dan berketahanan iklim. Ini konsisten dengan komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam upaya pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) yang harus diwujudkan bersama-sama di tahun 2030. Adapun roadmap proklim menargetkan bahwa pada tahun 2030 kegiatan proklim terdata pada lebih dari 10.000 kampung iklim yang tersebar di seluruh provinsi.
“Roadmap yang sama juga menggarisbawahi aspek pemberdayaan masyarakat dengan menggali potensi yang sudah dimiliki demi mewujudkan berkelanjutan. Ini berarti bahwa proklim akan sangat tergantung kepada pelaksana kegiatan di lokasi yang telah ditetapkan. Sejauh mana partisipasi dari seluruh komponen masyarakat serta apakah komponen yang dimaksud memiliki rasa kepemilikan terhadap program atau tidak,” tuturnya.
Lebih lanjut, Gubernur DIY juga menyatakan bahwa apresiasi tertinggi patut ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Sangurejo. “Terima kasih atas kesediaannya untuk menjadi lebih berdaya melalui upaya nyata di bawah bimbingan dan pendampingan dari Gerakan Pramuka dan Fakultas Kehutanan UGM. Kami berharap tugas dan tanggungjawab ini bisa kita emban bersama-sama,” tegasnya.
Terakhir, Etty berharap dengan adanya deklarasi kampung proklim ini alam khususnya di Dusun Sangurejo kemudian juga di seluruh Indonesia akan menjadi lebih lestari, lebih hijau, lebih sejuk. “Saya berharap bahwa dengan sudah dideklarasikan sebagai kampung proklim, maka kemudian seluruh masyarakat, terutama saya sangat berharap kepada generasi muda untuk betul-betul menjaga alam dan mengajak lingkungannya. Sehingga betul-betul tidak ada lagi sampah organik yang tidak terolah, kemudian sampah-sampah anorganik bisa diolah dan bisa dimanfaatkan lagi,” ulasnya mengakhiri.
Program kampung iklim konsisten dengan program Indonesia dan diarahkan untuk mendukung kebijakan pembangunan menuju rendah karbon dan berketahanan iklim.
