Hadiri Munas IX, Ketua LDII Gunungkidul: Toleransi Acuan Jalankan Peran Ormas

  • Whatsapp
LDII Gunungkidul
Ketua DPD LDII Kabupaten Gunungkidul H. Nurasid, S.H.

Jogjakeren – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kabupaten Gunungkidul H. Nurasid, S.H., menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) IX LDII di Pondok Pesantren Minhajurrosyidiin, Jakarta.

Menanggapi arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai membukan Munas, menurut Nurasid, amanat Presiden perlu menjadi acuan dalam mengelola dan menjalankan peran ormas. “Sehingga tercipta kesejukan, saling pengertian, dan toleransi dalam menjalankan agama dan keyakinannya,” ungkapnya di sela-sela kegiatan Munas, Rabu (7/4/2021).

Bacaan Lainnya

Di Indonesia, diceritakan Nurasid, dari dulu keadaannya sudah majemuk dan heterogen. “Namun hingga sekarang masih utuh sebagai sebuah bangsa dan negara karena ada prinsip saling menghargai dan menghormati,” ungkapnya.

Presiden Jokowi dalam sambutannya mengajak segenap jajaran dan pimpinan keluarga besar LDII untuk selalu menyuarakan dan meningkatkan toleransi dalam kehidupan sosial, keagamaan dan mengedepankan keterbukaan dalam segala perbedaan. “Agar bisa bermasyarakat dan bergotong-royong termasuk di dalam bermasyarakat dalam pandangan keagamaan,” tutur Jokowi di Istana Negara, Jakarta.

Presiden Jokowi juga mengingatkan pentingya toleransi dalam beragama,”Sikap toleransi adalah sebuah keharusan bagi umat manusia yang beragama, saling menghargai terhadap sebuah perbedaan termasuk perbedaan dalam menjalankan agama, saling menghormati dan saling belajar terhadap orang lain, sehingga tercapai suatu sikap yang saling menghormati sesama dalam perbedaan-perbedaan,” ungkap Jokowi.

Lebih lanjut Jokowi menyampaikan, Pemerintah berkompetmen dan akan terus berupaya untuk mendorong moderasi beragama, sikap-sikap yang tidak menjunjung tinggi toleransi apalagi yang disertai menggunakan kekerasan fisik maupun verbal harus kita hilangkan. “Sikap keras dalam beragama yang menimbulkan perpecahan dalam masyarakat tidak boleh ada di negeri yang kita cintai ini,” tegasnya.

Organisasi keagamaan harus menjunjung tinggi sikap toleran kepada sesama, menghormati perbedaan hingga memberikan ruang bagi orang lain untuk menjalankan agamanya, dengan sikap tersebut masyarakat dapat mengekspresikan keyakinannya secara bertanggung jawab dan saling menghargai.

Perbedaan tidak menjadi penghalang untuk tetap bekerja sama. Presiden juga menekankan bahwa setiap organisasi keagamaan harus punya prinsip anti kekerasan dan menolak tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *