Jogjakeren.com – Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY menggelar talkshow berjudul “Perempuan dan Politik: Jejak, Peran, dan Strategi”. Acara ini sekaligus melaunching “Kanal Suara Politik Perempuan: Seri Daerah Istimewa Yogyakarta”, Kamis (10/8/2023).
Kanal tersebut adalah program kerja sama antara Mojok dan DP3AP2 DIY melalui Dana Keistimewaan. Salah satu isinya berupa profil calon legislatif (caleg) perempuan yang akan maju untuk DPRD DIY.
Bertempat di Auditorium Lt. 4 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, kegiatan ini bertujuan untuk mendiskusikan peran perempuan dalam ranah politik. Terutama, peran mereka dalam hal memperjuangkan hak-hak perempuan yang selama ini masih dipandang sebelah mata.
Menghadirkan narasumber Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta Erlina Hidayati, S.SIP., MM., Sosiolog dan Wakil Dekan Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kerja Sama, dan Alumni Fisipol UGM Fina Itriyati, M.A., Ph.D., Ketua Program Studi Sarjana Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM Dr. rer. pol. Mada Sukmajati, M.PP., dan jurnalis Prima Sulistya. Bertindak sebagai moderator Syaifa Tania, S.I.P., M.A.
Erlina Hidayati, dalam paparannya menjelaskan bagaimana situasi kepemimpinan perempuan di DIY hari ini. Menurutnya, indeks ketimpangan gender DIY menjadi yang paling rendah jika dibanding provinsi lain. Namun, representasi perempuan dalam parlemen daerah masih kecil, yakni 20 persen—jauh di bawah target 30 persen.
Sementara Fina Itriyati memaparkan bahwa perempuan masih mengalami banyak problem struktural dan kultural, yang menjadi hambatan mereka untuk terjun ke arena politik. Secara struktural, masalah ini terjadi dalam tubuh partai politik, yang ia pandang masih begitu maskulin; dan masalah kultural, sering terjadi di lingkungan masyarakat yang terkesan diskriminatif terhadap perempuan.
Adapun Prima Sulistya, menjelaskan bagaimana politik uang atau money politic menjadi masalah utama yang mengganjal langkah perempuan untuk terjun ke politik elektoral. Menurut Prima, dana yang harus dikeluarkan seorang politisi untuk mentas ke pemilu tidaklah kecil. Sementara perempuan sendiri berada dalam situasi ketimpangan ekonomi ataupun yang ia sebut “KDRT finansial”, yang tentu menjadi hambatan besar bagi mereka yang ingin terjun ke politik.
Sedangkan Mada Sukmajati, yang jadi pembicara terakhir, menyebut bahwa secara regulasi, Indonesia sudah lebih progresif ketimbang negara lain dalam hal menyusun aturan terkait affirmative action representasi 30 persen perempuan di politik. “Akan tetapi, regulasi dan implementasi adalah dua hal yang tak selalu beriringan,” kata Mada.
Pada kesempatan tersebut, Pengurus Perempuan LDII DIY, Umi Salamah hadir dan mengapresiasi kegiatan yang mendiskusikan peran perempuan khusunya di ranah politik. Umi beranggapan, penting untuk meningkatkan kuantitas sekaligus upgrade kualitas perempuan dalam berpartisipasi di politik.
“Kanal seperti Suara Politik Perempuan penting dalam menjadi media untuk meningkatkan partisipasi perempuan ke politik,” katanya.
