Jogjakeren.com – Landasan hukum di Indonesia telah mengakui hak dan kewajiban pria dan wanita. Prinsip persamaan tersebut tertuang dalam Undang-ungang Dasar (UUD) 1945 yang tidak membeda-bedakan antara pria dan wanita, menjamin hak dan kewajiban dan kesempatan dalam semua bidang pembangunan.
Hal itu disampaikan PW Aisyiyah DIY Umi Hidayati pada Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dengan tema Perempuan Penggerak Demokrasi, Senin (31/7/2023). “Sebagaimana kita ketahui, perjuangan sosok Kartini yang memperjuangkan emansipasi perempuan dan melakukan perubahan tatanan sosial agar kaum perempuan mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki,” katanya.
Umi selanjutnya memaparkan beberapa peran perempuan. Pertama, peran perrempuan dalam bidang politik. Menurutnya, perempuan perlu menyuarakan dalam politik karena terdapat kuota keterwakilan dalam bidang legislatif sebanyak 30 persen.
“Selain itu, perempuan berperan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan perempuan,” imbuh Umi.
Kedua, peran perempuan dalam masyarakat atau publik. “Peran ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perempuan di luar rumah atau di luar urusan rumah tangga,” ujar Umi.
Di era sekarang, Umi menambahkan, peran publik bagi perempuan sudah bukan hal aneh. Bahkan perempaun sekarang sudah menduduki jabatan penting yang dulu hanya diperuntukkan kaum laki-laki.
Ketiga, peran perempuan dalam keluarga. Peran ini berkaitan dengan urusan memasak, menyiapkan makanan, mencuci pakaian dan mengasuh anak. “Fenomena kesetaraan merupakan sebuah langkah maju sekaligus menumbuhkan rasa optimis bahwa perempuan mulai menapaki jalan menuju era kemandirian dan kebebasan.
“Bahkan indikator bargaining position (posisi tawar) permpuan bergerak naik menuju titik kesetaraan dengan bargaining position kaum laki-laki,” katanya.
Di Indonesia, kata Umi, dalam berbagai hal peran perampuan masih terbelunggu pada budaya patriarki, perbedaan gender, anggapan bahwa politik bukan ranah perempuan, dan masih menggunakan perasaan daripada logika. “Sehingga diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan kalitas hidup perempuan,” pungkas Umi.
Kegiatan Sosialisasi PPPA diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY (P3AP2) DIY di Balai Desa Sabdodadi, Kabupaten Bantul. Hadir sebagai narasumber Anggota Komisi B DPRD DIY, Ir. Atmaji dan PW Aisyiyah DIY Umi Hidayati. Peserta dihadiri perwakilan PKK, kader posyandu, kader PAUD, Perempuan LDII DIY, KWT, RAPI, dan beberapa komunitas di Desa Sabdodadi.
Bendahara Perempuan LDII DIY, Bekti Nuraini, S.Pd. yang hadir mengapresiasi kegiatan yang digelar Dinas P3AP2 DIY. Bekti berharap agar perempuan LDII bisa menjadi pemilih yang cerdas dan bijak dalam menentukan pilihan dalam Pilpres 2024. “Bisa memilih karena alasan visi misi yang jelas, sehingga mendapatkan pemimpin yang berintegritas tinggi,” katanya.
