Ketua IPSI Gunungkidul: Ormas Harus Miliki Prinsip Kebangsaan dan Toleransi Beragama

  • Whatsapp
Munas IX LDII
Ketua IPSI Kabupaten Gungkidul H. Sukadi, S.I.P., M.M.

Jogjakeren – Perhelatan akbar yang digelar organisasi kemasyarakatan (Ormas) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dalam Musyawarah Nasional (Munas) IX LDII di Pondok Pesantren Miinhaajurrosyidhiin, Jakarta Timur, berjalan lancar dan sukses. “Kita patut mengapresiasi kegiatan akbar tersebut, mudah-mudahan kegiatan lainnya berskala nasional bisa berjalan lancar,” ungkap Ketua IPSI Kabupaten Gunungkidul H. Sukadi, S.I.P., M.M.

Munas IX LDII bertemakan “Penguatan SDM Profesional Religius untuk Ketahanan dan Kemandirian Bangsa Menuju Indonesia Maju” dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo langsung dari Istana negara dihadiri Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas dan Sekretaris Negara Pratikno.

Bacaan Lainnya

Pidato Presiden mengajak semua elemen masyarakat untuk menyuarakan toleransi di kehidupan beragama, saling menghormati sesama dan antar pemeluk umat beragama lainnya.

Menurut Presiden, kita harus berpedoman pada ajaran keagamaan yang sejuk, ajaran keagamaan yang ramah, mengedepankan toleransi, serta menjauhi sikap yang tertutup, sikap yang eksklusif.

“Pemerintah tidak akan membiarkan tumbuhnya sikap-sikap tidak toleran dan sikap-sikap tertutup itu. Pemerintah akan bersikap tegas terhadap segala bentuk intoleransi yang bisa merusak sendi-sendi kebangsaan kita. Oleh karena itu, organisasi keagamaan di Indonesia harus meningkatkan moderasi beragama yang mendukung persatuan dan kesatuan kita,” jelas Ketua Persinas ASAD Kabupaten Gunungkidul.

Terdapat empat hal yang ditekankan oleh presiden kepada warga LDII. Pertama, organisasi keagamaan harus punya komitmen kebangsaan yang kuat dan, mengedepankan penerimaan prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi kita. “Menjunjung tinggi ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta tata kehidupan berbangsa dan bernegara,” urainya.

Kedua, organisasi keagamaan harus menjunjung tinggi sikap toleransi kepada sesama, menghormati perbedaan, memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat serta menghargai kesetaraan dan perbedaan; dan bersedia bekerja sama.

Ketiga, organisasi keagamaan harus memiliki prinsip. Prinsip anti kekerasan, menolak tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal.

“Terakhir, organisasi keagamaan harus menghargai tradisi dan budaya lokal masyarakat Indonesia yang sangat bhinneka, ramah dan terbuka terhadap keberagaman tradisi yang merupakan warisan leluhur. Ramah dan terbuka terhadap seni dan budaya masyarakat lokal dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika sebagai bangsa Indonesia,” kata Sukadi.

Menurut Sukadi, pidato Presiden dalam pembukaan Munas IX LDII merupakan suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian, hal ini merupakan catatan emas bagi sebuah organisasi keagamaan untuk lebih dekat lagi membantu Pemerintahan guna mewujudkan suatu cita-cita yang luhur.

“Dengan penguatan SDM profesional religius untuk ketahanan dan kemandirian bangsa menuju Indonesia maju dengan rida Allah SAW semoga dapat segera terwujud,” harapnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *