LDII DIY Ikuti Tausiah Kebangsaan, Waketum MUI Pusat: Ormas Islam Diharapkan Memiliki Konsep Nyambung Bernegara

  • Whatsapp
LDII MUI
Pengurus DPW LDII DIY mengikuti tausiah kebangsaan Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI Pusat secara virtual, Minggu (13/6/2021).

Jogjakeren – Organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam sangat berperan dalam program pembangunan pemerintah. Demikian pula Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) yang merupakan salah satu ormas Islam di Indonesia, pun dibutuhkan kiprahnya. Agar kiprah yang dilakukan sejalan dengan pemerintah, maka harus ada konsep “nyambung” bernegara.

Hal ini disampaikan Dr. KH. Marsudi Syuhud, M.A., Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, saat memberikan pembinaan kelembagaan kepada pengurus LDII seluruh Indonesia. Acara yang bertemakan “Tausiah Kebangsaan dan Pembinaan LDII” ini berlangsung secara virtual dari Studio Pusat Pondok Pesantren Wali Barokah Kediri Jawa Timur pada Minggu, 13 Juni 2021.

Bacaan Lainnya

“Agar bisa mendatangkan berkah dalam bernegara, antara pemerintah dan ormas harus memiliki konsep nyambung,” ungkapnya.

Ia menekankan, konteks hubungan negara dan agama terdapat dalam tiga hal. Pertama, negara harus mampu membuat hubungan antara hukum tetap (Alquran dan Alhadist) dengan produk undang-undang yang dihasilkan negara, “Aturan yang dibuat negara harus bermanfaat dan mengurangi kemaksiatan atau kekacauan,” ujarnya.

Kedua, bernegara itu harus bisa menyatukan maslahat umum dan individu, “Contohnya pajak, hasil pajak bermanfaat untuk kepentingan umum. Namun adakalanya masyarakat dalam kondisi tak mampu bayar pajak, maka aturannya diubah bisa afirmasi atau tax holiday,” jelasnya.

Dan yang ketiga, menyatukan atau merukunkan kepentingan materi dan rohani, “Saat negara memperbolehkan salat, puasa, haji, dan ibadah-ibadah lainnya bahkan mengurusinya maka sudah syariah. Meskipun bakal ada tabrakan antara syariah dan maksiat, misalnya ada korupsi bantuan sosial, maka korupsinya dibasmi bukan bantuan sosialnya yang dihilangkan,” ujarnya.

Ia mengingatkan, negara yang didasari musyawarah, maka hukumnya wahib menjaga kesepakatan atau produk musyarawag tersebut. Apa yang kurang dari negeri ini, ia berpesan untuk diperbaiki bersama, “Bukan negaranya yang dirobohkan,” pungkasnya. Ia juga meminta semua bersyukur atas rahmat Allah kepada Indonesia, yang aman dan tenteram.

“Lebih baik menjadi orang miskin di negeri yang kuat dan kaya, ketimbang menjadi orang kaya di negeri yang barbar, penuh ancaman, dan ketidakpastian,” tutupnya.

Acara ini diikuti beberapa titik studio mini seluruh Indonesia, yang terdiri dari Perwakilan MUI Provinsi dan Kabupaten, Pengurus DPW Provinsi seluruh Indonesia, Pengurus DPD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dan Pengasuh Pondok Pesantren Provinsi dan Kabupaten seluruh Indonesia.

Sementara pengurus DPW LDII DIY mengikuti secara daring dari Studio Mini Maguwoharjo Depok Sleman. Hadir Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LDII, Dr. H. Ardito Bhinadi, SE., M.Si., Sekretaris Umum MUI DIY KH. KRT Ahmad Muhsin Kamaludiningrat, Komisi Pemberdayaan Ekonomi MUI DIY H. Surono, SE, Pengurus Harian dan Ketua Departemen DPW LDII DIY, Sekretaris MUI Sleman H. Wiratno, SE., MM. dan Pengurus Harian DPD Sleman, serta Pengasuh Pondok Pesantren di wilayah DIY.

Sebelum penyampaian tauziah dari MUI, KH. Sunarto, Ketua Pondok Pesantren Wali Barokah menyampaikan bahwa umat Islam memiliki peran strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan berdakwah amar ma’ruf. “Untuk mewujudkan hal ini, perlu dibekali ilmu agama cukup dan wawasan kebangsaan yang mantap,” tuturnya.

Ketua DPP LDII, Ir. KH. Chriswanto Santoso, M.Sc., berjanji akan meneruskan materi pembekalan dari MUI ini ke seluruh daerah agar menjalankan dengan baik. Menutup sambutannya, Chriswanto menegaskan kembali bahwa LDII didirikan dengan tujuan untuk berkontribusi sebagai umat berbangsa dan bernegara dalam mendukung program pembangunan bangsa.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *