Public Hearing Anggota DPRD Sleman, Ini Masukan Warga LDII tentang Perda Perparkiran

  • Whatsapp
public hearing dprd dengan dpd ldii sleman
Partisipan memberi masukan kepada DPRD Sleman, Sabtu (20/03)

Jogjakeren Public Hearing anggota DPRD Sleman bersama Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kabupaten Sleman yang diselenggarakan pada Sabtu (20/3/2021) mendapat banyak masukan dari warga LDII Sleman. Rahayu Widi Cahyani, S.H., M.M., selaku anggota fraksi PKB DPRD 2015-2019 sangat mengapresiasi masukan warga LDII.

Kegiatan dilaksanakan di kantor DPD LDII Kabupaten Sleman, Jalan Magelang KM 8.5, Mlati Glondong, Sendangadi, Mlati, Sleman, DIY. Sejumlah 75 partisipan menghadiri public hearing pada malam pukul 19:30 WIB. Terdapat enam warga LDII Sleman yang memberikan masukan-masukan untuk Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2015 dan rancangannya.

Bacaan Lainnya

Berikut ini masukan dan pendapat dari warga LDII Sleman.

Raperda Kab. Sleman nomor 6 Tahun 2015

Pasal 4A

Pasal ini membahas tentang pengelolaan fasilitas parkir dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa atau Swasta. “Raperda pasal 4A sangat bagus, hal ini menunjukkan ketajaman terhadap fakta pengamatan di lapangan bahwa penyelenggaraan perparkiran masih tumpang tindih, dengan adanya pembagian kewenangan ke Pemda, Pemdes, dan swasta menjadi ada ruang yang jelas, tidak ada lagi tumpang tindih dan saling klaim. Insitendal harus ada ketentuan yang cukup jelas, termasuk sistem pengawasannya,” tutur Warjo.

Perda Kab. Sleman nomor 6 tahun 2015

Pasal 6

Persyaratan penggunaan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan diatur dalam pasal ini. Dengan adanya peraturan ini, pemilik yang sudah punya lajur jalannya diperbolehkan untuk parkir di pinggir jalan dengan penataan tertentu.

Namun, adakalanya lebar antar jalur itu berbeda. “Barangkali ada standar yang diatur tentang lebar lajur. Hanya jalan yang memiliki lebar jalur yang memadai saja yang sebaiknya diselenggarakan parkir di dalam ruang milik jalan. Penentuan jalan manakah yang akan diselenggarakan parkir di ruang milik jalan, selanjutnya dapat diatur dalam perbup (Peraturan Bupati) sehingga tidak secara detail Perda mengatur banyak pasal,” tutur Warjo.

Pasal 9

Tempat parkir pada fungsi bangunan gedung tertentu merupakan fasilitas parkir yang disediakan sebagai penunjang usaha pokok (ayat 2). Peraturan daerah tidak mengatur apabila seseorang memiliki suatu gedung di pinggir jalan dan tempat parkir tidak mengenai lajur jalan. Hal itu menjadi haknya pemilik Gedung. Sedangkan, parkir di ruang publik yang menyewa lajur jalan, maka pasal mengenai lajur jalan mengaturnya.

Pasal 13

Penyelenggara fasilitas meliputi: Pemerintah Daerah, orang pribadi, dan badan. “Untuk swasta, perlunya mekanisme kejelasan aturan resmi dari Perda,” tutur Yosa.

Pasal 28

Pasal ini mengatur tentang biaya pemindahan kendaraan apabila seseorang melanggar larangan yang telah diatur di pasal 23 dan pasal 26. Menurut Triman, Pemerintah Daerah perlu menegaskan kebijakan biaya pemindahan kendaraan untuk parkir liar. “Yang kena biaya pemindahan ini ya parkir liar,” ucapnya.

Pasal 30

Pasal ini mengatur tentang ganti kerugian dan kehilangan kendaraan di lokasi parkir. Apabila kehilangan dan kerugiaan terjadi di dalam atau di luar ruang milik jalan yang dikelola oleh Perda, maka menjadi tanggungjawab pengelola parkir. Apabila hal tersebut terjadi di luar ruang milik jalan yang dikelola oleh orang pribadi atau badan, maka menjadi tanggungjawab penyelenggara dan/atau pengelola fasilitas parkir.

Perlunya sebuah Perda dengan kepastian hukum kasus pencurian. Warga juga harus ada jaminan supaya merasa aman dan nyaman. “Seolah-olah pasal 30 itu hanya pengelola parkir dan Pemda tidak ada beban. Seharusnya, hak warga dipenuhi, hak pengelola parkir terpenuhi,” tutur Dodi.

Masukan-masukan lain

Perizinan Pengelolan Parkir

Triman menyampaikan bahwa di pertigaan traffic light (yang diperbolehkan belok kiri jalan terus) terdapat kios dan pengelola parkir sehingga mengakibatkan kendaraan yang belok kiri harus berhenti terlebih dahulu. Dengan itu, Pak Triman menyarankan adanya pengecekan Pemda di lokasi.

Kantong-kantong Parkir

Menurut Dodi kantong-kantong parkir ini sangat menguntungkan. Lahan-lahan kosong bisa dimanfaatkan sebagai lokasi parkir. Dengan adanya ini, diharapkan menjauhkan dari kemacetan lalu lintas. Penataan seperti ini juga bermanfaat bagi kesehatan warga karena warga bisa berjalan kaki.

“Masukan-masukan tadi kami catat, tidak perlu kami tanggapi karena ini hampir semua sifatnya masukan, dan akan kami kawal, matur nuwun.” tutur staff ahli fraksi PKB DPRD Sleman, H. Wiratno, S.E. Pendapat warga LDII Sleman tentang Perda Perparkiran ini akan disampaikan ke panitia khusus DPRD Sleman.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *