Yogyakarta (1/3) – Tanggal 1 Maret ditetapkan sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara (HPKN). HPKN ditetapkan sebagai peringatan atas Serangan Umum 1 Maret 1949. Penetapan ini berdasarkan Keppres No. 2 Tahun 2022 Tentang Penetapan 1 Maret Sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Singgih Tri Sulistiyono, M Hum., mengungkapkan bahwa HPKN menunjukkan prestasi dan performa pemerintah Indonesia pada masa perang kemerdekaan, yang merupakan hasil yang sangat gemilang. “Inilah tonggak sejarah yang menunjukkan upaya dari pemerintah Indonesia pada masa perang kemerdekaan. Peristiwa ini membuka mata dunia bahwa Republik Indonesia masih eksis dan berhasil membuat kejutan terhadap Belanda,” tutur Singgih.
Kendati demikian, sejarawan maritim itu juga mengingatkan bahwa situasi dunia saat ini sangat dinamis. Bukan berarti tantangan untuk menegakkan kedaulatan nasional tidak diperlukan lagi, “Bahkan dalam perjalanan sejarah, terkait kedaulatan, kita selalu bersinggungan dengan negara-negara tetangga yang berbatasan,” lanjutnya. Sebagai contoh, Indonesia kehilangan Pulau Sipadan dan Ligitan dalam sengketa dengan Malaysia, dan pemerintah Australia kerap menangkap nelayan Indonesia karena dianggap melanggar batas. Masalah Laut Cina Selatan juga menjadi persoalan penting, di mana Indonesia telah mematuhi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS), yang mengatur batas teritorial laut, namun pemerintah Cina menggunakan standar sendiri dan tidak mengakui UNCLOS.
Sejarawan yang meraih gelar doktor sejarah dari Universitas Leiden, Belanda ini menambahkan bahwa Indonesia harus tetap bersikukuh untuk mempertahankan setiap jengkal tanah airnya dengan cara yang beradab. “Lakukan perundingan atau lobi dengan melibatkan negara-negara yang terlibat di situ. Melibatkan PBB dan sebagainya, tidak mengedepankan kekuatan senjata yang mencerminkan kebiadaban sebuah bangsa,” kata Singgih.
Selain tantangan dari luar, Singgih juga menyebut bahwa tantangan mempertahankan kedaulatan negara dalam negeri tak kalah seriusnya, seperti masalah ideologi. Menurut Ketua DPW LDII Provinsi Jawa Tengah ini, seluruh elemen bangsa harus menyadari bahwa Indonesia lahir dari konsensus atau kesepakatan, “Kita punya empat konsensus yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Kalau kita masih komitmen, maka persoalannya sudah bisa dikatakan selesai,” ujarnya.
Sulistyono menekankan bahwa komitmen terhadap empat konsensus tersebut dapat mengakhiri persoalan ideologi yang masih menjadi tantangan, seperti ideologi komunisme yang bertentangan dengan Pancasila dan radikalisme dan fundamentalisme agama yang ingin mengubah ideologi Pancasila dan NKRI.
Bangsa Indonesia telah berkomitmen menjadikan NKRI sebagai rumah bersama, sebagai surga bersama, dasarnya adalah kesepakatan-kesepakatan yang sudah disepakati oleh Founding Father. “Jangan sampai ada elemen-elemen yang menghianati kesepakatan itu, karena penghianatan terhadap komitmen dan konsensus tentu akan menimbulkan kegaduhan dan tidak mustahil akan menimbulkan konflik dan kekerasan,” tegas Singgih.
Senada dengan Singgih, Ir. Atus Syahbudin, S. Hut., M. Agr., P.Hd. juga menekankan tindak lanjut dari komitmen di atas. Ketua DPW LDII DIY ini mengajak setiap elemen bangsa untuk bersatu dan jangan sampai diadu domba seperti politik devide et impera-nya VOC. “Mari kita bersatu padu dengan kelebihan kita masing-masing untuk saling menguatkan, membesarkan potensi bangsa demi visi misi yang sama di antara kita dan meminimkan sikap untuk menonjolkan perbedaan. Semoga kita tidak mudah diadu domba (lagi),” harap Atus yang pernah mengunjungi Museum Maritim Nasional Amsterdam yang menyimpan kapal VOC.
